Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Gubernur Bengkulu resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B.900.1.13.1/429/BAPENDA.III/2026 Tahun 2026 tentang pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan KTP pemilik pertama.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, baik perorangan maupun badan usaha, tetap dapat melakukan pembayaran pajak meskipun bukan atas nama pemilik pertama.

Namun demikian, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

• Membawa STNK asli kendaraan.
• Menunjukkan KTP pihak yang menguasai kendaraan.
• Membuat surat pernyataan kesediaan untuk segera melakukan balik nama kendaraan pada tahun berikutnya.

Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat diharapkan tidak lagi mengalami kendala dalam membayar pajak kendaraan, khususnya bagi pemilik kendaraan bekas atau bukan tangan pertama.

Pembayaran pajak dapat dilakukan di seluruh UPTD PPD/Samsat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu.

Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, dalam surat edaran tersebut juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan daerah.

Melalui kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih tertib administrasi serta mendukung peningkatan pendapatan daerah guna pembangunan yang lebih baik.